Mesti Kerjasama Pemkot dan Pemprov

Mesti Kerjasama Pemkot dan Pemprov

Mesti Kerjasama Pemkot dan Pemprov

 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan amar putusan

yang menetapkan keabsahan pengalihan tata kelola lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Pengelolaan SMA/SMK tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini menjadi simpulan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor perkara 31/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur.

Melihat fenomena, pengamat pendidikan di kota Bekasi Rusham mengaku  khawatir jika pengelolaan SMA dan SMKN terus menerus dibiarkan seperti ini. Menurutnya, perlu ditinjau ulang sehingga ada ruang bagi pemerintah Kota Bekasi dan Pemrov Jabar untuk melakukan kerjasama.

“Kita semua warga kota bekasi menyayangkan ketika SMA dan SMK Negeri

diambil alih oleh Provinsi. Ini adalah program nasional, saya pikir pemerintah pusat tentu sudah memikirkan apa pertimbangannya bagi daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki APBD terbatas untuk membiayai pendidikan terutama SMA dan SMK.  Tapi bagi warga kota Bekasi ini adalah kemunduran, kenapa? karena di kota Bekasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, gratis semuanya (termasuk uang SPP dan uang gedung),” ujarnya.

Di Kota Bekasi, lanjutnnya,  siswa SMA dan SMKN saat ini harus membayar SPP sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Dengan kondisi seperti itu tentu memberi dampak buruk bagi pendidikan di Kota Bekasi terutama akan meningkatkan angka putus sekolah.

“Dampak lain adalah banyak pembangunan sekolah-sekolah SMA dan SMKN

di kota Bekasi yang akan terbengkalai, karena persoalan anggaran yang minim di Provinsi, belum lagi terkait kesejahteraan guru-guru SMA dan SMKN dikarenakan ada beberapa variabel yang hilang, ” lanjutnya.

 

Baca Juga :