Gubernur Banten Ancam Pecat Kepsek Jika Lakukan Pungli

Gubernur Banten Ancam Pecat Kepsek Jika Lakukan Pungli

Gubernur Banten Ancam Pecat Kepsek Jika Lakukan Pungli

Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan bahwa pihaknya akan memecat kepala sekolah

(kepsek) SMA/SMK negeri yang terbukti terlibat melakukan pungutan liar terhadap murid atau orangtua murid.

“Pasti saya pecat kepala SMA/SMK negeri yang melakukan pungutan dari murid,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat berbincang di salah satu hotel, Rabu (21/2/2018) malam.

Wahidin Halim menerangkan alasan mengapa kepsek SMA/SMK negeri dipecat lantaran adanya pungutan, hal ini karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun (2018) ini telah menyediakan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk alokasi pendidikan. Dari jumlah tersebut, sudah disediakan untuk gaji, honor, dan tunjangan bagi guru dan kepala sekolah.

“Siapa pun yang melakukan pemungutan di lingkungan SMA/SMK negeri di Provinsi Banten,

pasti saya pecat. Apakah di Kota Tangerang, di Kota Serang atau Kabupaten Lebak, tidak ada ampun. Pecat,” tegasnya.

Wahidin mengemukakan, pada 2017 lalu, diakuinya masih dalam masa transisi peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemprov. Sehingga, pihaknya memaklumi adanya pungutan karena belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Namun, pada 2018 Pemprov Banten sudah dialokasikan sebesar Rp1,2 triliun.

“Maka, kalau ada pihak kepsek yang masih membandel lantaran menyetujui permintaan pungutan dari komite sekolah, itu tetap dilarang. Siswa tidak boleh dipungut. Terbukti mungut pasti saya pecat,” ucapnya lagi.

Gubernur menyebutkan, 2018 ini, Pemprov Banten selain sudah menganggarkan kebutuhan BOSDA

(Bantuan Operasional Sekolah Daerah) supaya tidak kembali telat, untuk tunjangan gaji guru pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer pun jumlahnya sudah dinaikkan.

“Untuk honorer kami sudah naikan tiga kali lipat. Kalau sebelumnya kan jumlah anggaran per satu jam mengajar yang diterima honorer hanya Rp25 ribu, tetapi sekarang menjadi Rp75 ribu perjam,” ungkapnya.

Gubernur menerangkan, tunjangan untuk kepsek juga sudah ditingkatkan. Jika sebelumnya menerima sekitar Rp4 juta, tetapi pada APBD sekarang sudah mengantongi tunjangan senilai Rp6 juta.

 

Baca Juga :